Laporan: W Widodo
SALATIGA | BERITA-GLOBAL – Pemerintah Kota Salatiga melakukan kunjungan lapangan dalam rangka memantau pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Salatiga. Kegiatan ini, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan instansi terkait, bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan proses demokrasi. Rabu (14/02)
Kunjungan lapangan ini dipimpin oleh Pj. Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, M.M., yang didampingi oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kegiatan dimulai setelah Pj. Wali Kota beserta istri melakukan pencoblosan di TPS 09 Kota Salatiga.
Rute kunjungan lapangan meliputi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) strategis di Kota Salatiga. Dimulai dari TPS 901 Rumah Tahanan Kota Salatiga, kemudian dilanjutkan ke TPS 20 Taman Tingkir, TPS 27 Balai RW Ngawen, dan berakhir di TPS 13 Blotongan.
Dalam dialognya dengan pemilih dan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kota Salatiga, Pj. Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, M.M., mengungkapkan kesan positifnya terhadap pelaksanaan Pemilu di TPS yang dikunjungi. Beliau menyatakan bahwa proses berjalan lancar dan tertib, dengan antrean yang teratur dan tidak ada pemilih yang harus berdiri lama. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pemungutan suara sudah cukup aman dan tertib.
Pj. Wali Kota Salatiga juga memberikan apresiasi kepada para pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan memberikan reward senilai 5 juta rupiah. Apresiasi ini diberikan kepada seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, dengan harapan agar partisipasi pemilih dapat meningkat. Reward tersebut akan diberikan dalam bentuk barang atau kegiatan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilih yang bersangkutan.
Kunjungan lapangan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam memastikan kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, serta untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. (*)
