 |
| Istimewa |
Laporan: S Hadi Purba
TEBING TINGGI | SUARAGLOBAL.COM – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi, Dr. Moettaqien Hasrimi, S.STP., M.Si., menggarisbawahi tiga prioritas utama yang akan menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi pada tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang berlangsung pada Selasa (3/9/2024) di Aula Kantor Bappeda, Jalan Delima No. 5, Kelurahan Rambung, Pj. Wali Kota menekankan pentingnya menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan mengurangi tingkat pengangguran.
“Dari paparan yang saya dengar, saya harapkan kita untuk tahun 2025 fokus pada tiga permasalahan ini: pertama, menghapus kemiskinan ekstrem, kedua, menurunkan angka stunting, dan ketiga, menurunkan tingkat pengangguran. Saya harapkan ini bukan hanya acara seremonial. Kita fokus saja,” tegas Pj. Wali Kota dalam sambutannya, yang juga menjabat sebagai penanggung jawab TKPK Kota Tebing Tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Pj. Wali Kota menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan Rakor TKPK dan berharap agar pertemuan tersebut dapat dilakukan setiap bulan.
“Saya apresiasi dan merasa senang dengan pertemuan kita hari ini. InsyaAllah, angka-angka ini dapat kita tekan terus. Dan saya berharap, kegiatan ini dibuat sebulan sekali, untuk kita dapat saling mengingatkan,” tambahnya, menunjukkan komitmennya untuk terus memantau kemajuan program.
Plt. Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) yang juga menjabat sebagai Plt. Ketua TKPK, H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M., CGCAE., melaporkan perkembangan terkini mengenai data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari Kemenko PMK, jumlah penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari 71.158 orang pada tahun 2023 menjadi 69.646 orang pada tahun 2024. Namun, ia juga mencatat adanya peningkatan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem, dari 16.466 KK pada tahun 2023 menjadi 17.496 KK pada tahun 2024.
“Namun berdasarkan jumlah KK, justru mengalami peningkatan. Di tahun 2023 sebanyak 16.466 KK, sedangkan di tahun 2024 menjadi 17.496 KK,” jelasnya.
Dalam hal stunting, data prevalensi menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan data SSDI dan SKI Kemenkes, prevalensi stunting di Kota Tebing Tinggi menurun dari 19,6% pada tahun 2022 menjadi 10,4% pada tahun 2023.
Data mengenai tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi, TPT pada tahun 2021 adalah 8,37%, menurun menjadi 6,39% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 6,24% pada tahun 2023.
“Kami harapkan kepada SKPD terkait, tiga fokus ini, untuk kita jadikan acuan nanti dalam APBD 2025 karena ini program nasional. Yang lain juga bukan berarti tidak prioritas, tapi saat ini, tiga ini program nasional. Mudah-mudahan nanti mendapat hasil yang baik bagi kita semua,” ujar Plt. Sekdako.
Namun, Plt. Sekdako juga mengakui adanya kelemahan dalam keakuratan data yang sering terjadi. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam pendataan dan pelaporan untuk mencapai data dokumen yang akurat dan lengkap.
Kepala Bappeda sekaligus Sekretaris TKPK, Erwin Suheri Damanik, menjelaskan bahwa pembentukan TKPK berlandaskan SK Walikota Tebing Tinggi Nomor 050/1946 Tahun 2023. Kegiatan Rakor hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pj. Wali Kota dalam bidang penanggulangan kemiskinan, serta mendengarkan pemaparan dari Kepala SKPD mengenai program-program yang telah dan akan dikerjakan, terutama terkait dengan tiga fokus utama.
Rakor dihadiri oleh Kepala SKPD atau perwakilannya, camat, lurah, tamu undangan, serta tim peliputan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dengan penetapan tiga prioritas utama ini, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2025. (*)
