Laporan: Ninis Indrawati
KOTA MALANG | SUARAGLOBAL.COM — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menggencarkan berbagai langkah guna memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan dengan aman dan kondusif di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Strategi Polri Dalam Rangka Pengamanan Pilkada 2024 Guna Terciptanya Situasi Aman dan Kondusif di Wilayah Provinsi Jawa Timur." Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Grand Mercure, Kota Malang, pada Kamis (5/9).
FGD ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari kalangan agama, masyarakat, pemuda, jurnalis, dan mahasiswa se-Malang Raya, serta disaksikan secara daring oleh jajaran Polres di bawah Polda Jawa Timur melalui Zoom.
Acara dibuka oleh Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana, Penata Kehumasan Polri Utama TK II Divhumas Polri, yang menekankan betapa krusialnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan selama Pilkada. Dalam sambutannya, ia menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang beragam, yang menjadikannya wilayah dengan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada.
“Jawa Timur memiliki keragaman budaya yang tinggi dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan tertib,” ujar Brigjen Pol Komang.
Selain itu, Brigjen Pol Komang juga menegaskan pentingnya netralitas Polri sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan Pilkada 2024. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Polri dituntut untuk menjaga stabilitas dan netralitas selama proses Pilkada berlangsung guna menciptakan suasana yang jujur dan adil.
“Menjaga stabilitas keamanan dan netralitas bukan hanya mendukung kelancaran demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tambahnya.
Sebagai narasumber utama, Dansat Brimob Polda Jawa Timur, Kombes Pol Suryo Sudarmadi, memaparkan strategi Polri dalam pengamanan Pilkada 2024. Ia menjelaskan bahwa Polri telah merancang Operasi Mantap Praja 2024, yang akan dilaksanakan dengan pendekatan preventif dan represif, bertujuan untuk menekan potensi pelanggaran dan menjaga stabilitas situasi selama tahapan Pilkada.
“Kami akan mengedepankan deteksi dini, penguatan hukum, dan pengelolaan potensi kerawanan di tiap tahapan Pilkada guna memastikan situasi tetap terkendali,” ujar Kombes Pol Suryo.
Kombes Pol Suryo juga menyatakan bahwa Polri akan berupaya maksimal untuk mengantisipasi segala bentuk kerawanan yang dapat terjadi, serta siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan elemen masyarakat untuk memastikan jalannya Pilkada yang aman.
Selain membahas strategi pengamanan, FGD ini juga menekankan pentingnya transparansi dan edukasi pemilih untuk menjaga kualitas demokrasi. Wawan Sobari, seorang akademisi yang turut menerima plakat penghargaan dalam acara ini, menyampaikan bahwa pemahaman pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka sangat penting dalam mendukung demokrasi yang sehat.
“Demokrasi yang sehat dan kuat akan mendukung stabilitas politik serta pembangunan jangka panjang. Pemilih yang cerdas akan memperkuat proses demokrasi,” ungkap Wawan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap Polri, khususnya Divisi Humas Mabes Polri, atas penyelenggaraan FGD ini yang menurutnya merupakan langkah strategis dalam menciptakan Pilkada yang damai dan kondusif.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Polri ini. Ini adalah inisiatif cerdas dalam menciptakan Pilkada yang damai dan teratur,” tambah Wawan.
Pada akhir acara, plakat penghargaan diserahkan kepada Anggota KPU Jawa Timur, Ketua Bawaslu Jawa Timur, serta beberapa akademisi yang telah berperan aktif dalam mendukung upaya mewujudkan Pilkada yang damai dan jujur.
Melalui diskusi ini, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang lebih solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 di Jawa Timur berjalan dengan aman, tertib, dan sukses tanpa gangguan.
Dialog publik seperti ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat bagi keamanan dan kesuksesan Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur, sekaligus memperkuat hubungan baik antara Polri dan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. (*)