Laporan: Ninis Indrawati
JATIM | SUARAGLOBAL.COM - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur (Bawaslu Jatim) kembali menjadi pusat perhatian, setelah pelaksanaan pertemuan Panwascam se-Jawa Timur yang digelar di Empire Palace Surabaya pada 13 hingga 15 Agustus 2024.
Pertemuan ini diduga menelan anggaran sebesar Rp3,5 miliar, yang kini dipertanyakan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur (MAKI Jatim).
MAKI Jatim, di bawah kepemimpinan Heru, bertekad mengungkap dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran tersebut.
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah melakukan penelusuran awal melalui data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Namun, mereka tidak menemukan paket pengadaan yang secara spesifik mencantumkan pertemuan Panwascam tersebut.
Menurut Heru, hanya ada dua paket pengadaan yang menyerupai kegiatan tersebut. Pertama, pengadaan belanja operasional dan alat tulis kantor (ATK) 4505 paket senilai Rp40,261.551.000 miliar yang mencakup kebutuhan ATK Panwascam se-Jawa Timur.
Kedua, pengadaan ATK untuk internet dengan anggaran Rp3,400.000.000. miliar.
Namun, kedua paket ini diduga tidak jelas merujuk pada pertemuan yang berlangsung di Empire Palace Surabaya.
Heru mencurigai adanya upaya pemecahan paket anggaran yang dilakukan Bawaslu Jatim. Dalam wawancara dengan peserta kegiatan,
ditemukan kekecewaan terhadap fasilitas hotel dan kualitas makanan yang tidak sesuai dengan janji awal.
Beberapa peserta bahkan harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli makanan dan minuman selama acara berlangsung.
MAKI Jatim juga mencatat bahwa sejumlah peserta siap memberikan kesaksian jika masalah ini berlanjut ke ranah hukum.
Heru menegaskan bahwa tim Litbang masih mengumpulkan data di lapangan, namun ia sudah siap membeberkan semua temuan terkait kegiatan yang memakan biaya Rp3,5 miliar ini, termasuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Bawaslu Jatim.
Heru memperingatkan bahwa jika dugaan penyelewengan anggaran ini terbukti, maka hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan demokrasi, terutama menjelang Pilkada serentak di Jawa Timur pada 27 November 2024.
MAKI Jatim juga telah mempersiapkan tim hukum untuk melaporkan berbagai pelanggaran, tidak hanya terkait Bawaslu Jatim, tetapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa kabupaten seperti Jember, Nganjuk, Probolinggo, dan Ngawi.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara. Kami akan mengusut tuntas dugaan penyelewengan ini dan memastikan semuanya transparan,” tegas Heru.
MAKI Jatim berkomitmen untuk menjaga integritas demokrasi di Jawa Timur dengan memastikan bahwa penyelenggara negara, termasuk Bawaslu dan KPU, tidak bermain-main dengan anggaran publik.
Dalam beberapa waktu ke depan, publik diharapkan mendapatkan kejelasan terkait kasus ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
