 |
| Istimewa |
Laporan : M. Mutohir
SURABAYA | BERITA-GLOBAL - Karwil Kemenkumham Jawa Timur semakin panasnya politik khususnya di pasca pemilu 2024. Karwil kemenkumham beri Edukasi dalam kegiatan kuliah kunjungan lapangan ( KKl) Prodi Hukum Tata negara Fakultas Syari’ah UIN Salatiga di Laksanakan di Aula Kantor Kemenkumham Lantai 2,Pada Tanggal 20/02/24 .
Nur Ichwan, S.H., M.H selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam sambutannya menyampaikan Bahwa di Karwil Kemenkumham Jatim itu Ada empat Divisi. Di antaranya yaitu Divisi Administrasi, Divisi Permasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM. Kemenkumham adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya Tambahnya Bahwa Pengertian Karwil Kemenkumham itu Adalah isntansi Lengan Panjang Pemerintah Pusat Untuk Bisa membantu Dalam Menangani Di Setiap Provinsi.
Dalam menjalankan tugas nya ada beberapa fungsi dari karwil kemenkumham diantaranya yaitu:
Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
Dalam Kemenkumham Ada Stakeholder di Mana Terdiri Dari Pemerintah Daerah, Aparat penegak hukum lain, dan Tentara Nasional Indonesia.
Haris Nasiroedin, S.H., M.H., M.Kn. memberikan materi tentang pelayanan, perancangan perundang- undangan dimana menjelaskan bahwa di Dalam Pembuatan Perundang--undangan harus Lah Bisa Melihat Esensi Dari Kebijakan Itu bisa Bermanfaat untuk Masyarakat.
Bukan asal dalam pembuatan perundang-undangan. ada 5 mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Tambahnya setiap generasi muda di zaman digital haruslah bisa menjadi sebagai pencipta bukan hanya sebagai pengguna saja. “ungkapnya Haris Nasiroedin”
Hak Kekayaan Intelektual ( HKI) yaitu Hasil Olah Fikir Manusia yang diwujudkan dalam Berupa Bentuk. Di dalam HKI Ada 2 Sifat Yaitu Bersifat komunal , dan Bersifat Personal. Dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual (KI) yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencangkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra ( art and literary) yang di dalamnya mencangkup pula program komputer.
Ada beberapa sub jenis ciptaan yang bisa di daftarkan seperti karya tulis, karya audio visual, komposisi musik, karya fotografi, karya seni, karya drama/ koreografi, karya rekaman dan karya-karya lainnya. Pentingnya semua karya atau inovasi dalam bentuk barang sebaiknya bisa di daftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum. “ ungkapnya Wiwin”. (*)
