Fahri Hamzah

POLITIK – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mencak-mencak setelah dirinya tak mendapat izin untuk menjenguk tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto.

Ketua DPR RI yang menjadi koleganya di gedung wakil rakyat itu kini mendekam di Rumah Tahanan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fahri Hamzah menyebut, alasan KPK yang tak memberinya izin dengan alasan saat itu hanya pihak keluarga dan kuasa hukum saja yang bisa melongok Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Apa yang dilakukan KPK ini sangat aneh,” kata Fahri, Rabu (6/12).

Nah, kegeraman politisi asal Nusa Tenggara Barat yang hobi nyinyir KPK itu makin bertambah. Sebab, ia mendapat informasi bahwa KPK juga melarang beberapa anggota DPR yang ingin bertemu Novanto.

Selain itu, Fahri mendengar kabar serta menerima surat tentang kondisi Novanto yang diisolasi dan tidak boleh dijenguk.

“KPK ini memang aneh. Ikhtiarnya mengisolasi Novanto sehingga yang boleh bertemu itu hanya istrinya dan lawyer-nya,” ujar Fahri.

Karena itu dirinya menyarankan kepada Pansus Angket DPR untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) terkait dilarangnya orang yang ingin menjenguk Novanto.

“DPR dalam hal ini pansus Angket KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) saja ke KPK,” pintanya.

Fahri menilai, ada pertanyaan besar atas isolasi Setnov oleh KPK itu.

“Saya juga mendengar Pak Novanto sedang dirayu-rayu agar mau menjadi justice collaborator (JC), seperti Nazaruddin dan Andi Narogong,” katanya.

Meski tak mengetahui persis motif isolasi dimaksud, Fahri menyayangkan tindakan lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu.

Terlebih, di era reformasi seperti sekarang ini masih saja ada penegakan hukum yang tidak mengindahkan hukum acara. Padahal, lanjut Fahri, hak-hak orang dalam konstitusi dan hukum acara itu sangat dilindungi.

“Tetapi semua ditabrak oleh KPK,” kecamnya.

Untuk diketahui, dalam KUHAP disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubung dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

“Sayangnya, tak satupun Pasal KUHAP yang merupakan hukum acara pidana satu-satunya, tidak digubris oleh KPK,” tegasnya.

“Ini catatan berikutnya, yang laporannya sudah diterima oleh Pansus Angket KPK DPR,” pungkasnya.

 

[INDONESIA]

LEAVE A REPLY