Perhiasan dan Barang Berharga

HOTNEWs – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah perhiasan dan barang berharga dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Kutai Kartanegara (nonaktif) Rita Widyasari.

KPK menduga Rita menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar. Dalam kasus ini, Rita sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lantas apa saja perhiasan dan barang berharga yang disita KPK?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, terdapat 36 tas berbagai merk yang disita terkait kasus Rita, seperti Channel, Prada, Hermes, Celine, dan lainnya.

KPK juga menyita 19 pasang sepatu berbagai merk seperti Gucci, LV, Prada, Channel, dan Hermes.

“Perhiasan (sebanyak) 103 perhiasan emas dan berlian, berupa kalung, gelang, cincin,” kata Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Selain itu, disita juga 32 jam tangan berbagai merek.

Pada 16 Januari 2018, Rita Widyasari dan Khairudin ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang. Keduanya diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Rita dan Khairudin diduga telah menerima fee atas proyek, fee atas perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar.

Rita dan Khairudin diduga membelanjakan hasil gratifikasi tersebut berupa pembelian kendaraan yang menggunakan nama orang lain. Kemudian, membeli tanah dan menyimpan uang atas nama orang lain.

“Hal itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber yang patut diduga hasil korupsi yang dilakukan RIW dan KHR selama periode RIW menjadi Bupati Kukar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, sejauh ini penyidik menyita beberapa aset, yakni tiga unit mobil Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser.

Kemudian, menyita dua apatermen di Balikpapan, dan menyita dokumen terkait gratifikasi dan perizinan perkebunan kelapa sawit.

Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

 

[INDONESIA]

LEAVE A REPLY