Friday, December 14, 2018

Mengintip Fakta Seputar Rumah DP Rp 0 Anies-Sandi

0
rumah DP 0

Berita Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Anies mengatakan pembangunan rumah DP Rp 0 tersebut bagian dari pelunasan janjinya.

“Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunansi, kalau program tidak dilaksanakan bisa pakai kata ‘mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C’,” kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangungan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2018).

Anies mengaku lega program rumah DP Rp 0 telah mulai dilaksanakan. Dia berjanji akan melunasi semua janjinya selama empat tahun ke depan.

“Kami bersyukur sekali perjalanan ini di 2018 salah satu janji diingat warga yang mulai kita saksikan hari ini. Kami komit, kami tidak ingin empat tahun lagi muncul kontrak politik yang tidak dilaksanakan,” terangnya.

Anies berharap program DP Rp 0 dapat memenuhi hak-hak dasar warga untuk memiliki hunian. Dia menuturkan programnya tersebut dapat menjadi cara mengatasi ketimpangan warga di Jakarta.

“Kita ingin sekali mereka punya tempat tinggal, hak asasinya terpenuhi. Ini penting untuk membereskan ketimpangan di Jakarta,” jelasnya.

[ Berita Indonesia ]

Keyakinan Sandiaga Tak Terlibat Kasus Pengelapan Tanah

0
sandiaga pengelapan tanah

Berita Indonesia – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sandiaga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan sebidang tanah di Curug, Tangerang.

Sandiaga tiba di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 18 Januari 2018. Sandiaga yang mengenakan kemeja batik warna merah marun itu datang ketika hujan deras mengguyur Ibu Kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan Sandiaga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan tanah senilai Rp 8 miliar yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya, Djoni Hidajat dan RR Fransiska, pada tahun 2012.

“Memang ada laporan. Dalam laporan itu berkaitan dengan penggelapan tanah, kemudian juga ada beberapa laporan lain yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Argo.

Argo mengungkapkan Sandi diduga mengetahui dan menandatangani penjualan tanah yang diklaim milik pelapor, Djoni Hidajat. Penjualan tanah itu ditandatangani oleh Sandiaga pada tahun 2001.

“Kan ikut menandatangani (penjualan tanah) juga di (tanggal) 11 November 2001,” kata Argo Yuwono.

Sandiaga dan Djoni dulu merupakan rekan bisnis di PT Japirex. Sandiaga sebagai komisaris utama, sedangkan Djoni adalah direktur utama. Sementara itu Andreas Tjahjadi yang juga saat itu menjadi direktur utama, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Argo menyebut komposisi saham Sandiaga di perusahaan eksportir industri rotan itu lebih kecil daripada Djoni. “Yang bersangkutan 40 persen, Djoni 60 persen,” imbuhnya.

Ada tiga sertifikat lahan berkaitan dengan persoalan ini. Sebidang lahan diklaim milik Djoni, sedangkan dua bidang lahan lainnya adalah milik PT Japirex. Hingga akhirnya perusahaan dilikuidasi dan aset-asetnya, di antaranya lahan tersebut, dijual oleh direksi. Selain lahan PT Japirex, lahan milik Djoni turut dijual. “Tanah itu ada atas nama Djoni. Ada (sebagian milik) PT Japirex, ada tiga sertifikat. Dua atas nama Japirex,” sambung Argo.

Lahan yang diklaim milik Djoni ini laku dijual Rp 8 miliar. Uang hasil penjualan tanah itu sempat dipindahkan ke beberapa bank hingga akhirnya didepositokan di salah satu bank. “Dan itu atas nama tersangka Andreas, dan itu semua atas sepengetahuan saksi (Sandiaga),” ujarnya.

Menurut Argo, pemeriksaan Sandiaga ini juga dilakukan karena ada ‘nyanyian’ dari Andreas. Sedangkan Andreas Tjahjadi, yang juga saat itu menjadi direktur utama, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Dalam pemeriksaan Andreas Tjahjadi yang sudah kita kirim berkasnya itu ada dalam Berita Acara itu ada nama Pak Sandiaga. Sudah pernah kami panggil klarifikasi. Dari agenda hari ini akan kami klarifikasi kepada yang bersangkutan,” ujar Argo.

Pemeriksaan Sandiaga berlangsung selama 4,5 jam dan berakhir sekitar pukul 16.30 WIB. Sandiaga mengungkapkan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan tambahan. Dia dimintai klarifikasi seputar tanah. “Ada 8 pertanyaan yang sudah saya klarifikasi semua seputar tanah,” kata Sandiaga.

Sandiaga memastikan tidak terlibat dalam dugaan penipuan dan penggelapan penjualan aset tanah PT Japirex di Curug, Tangerang. Sandiaga menyebut penjualan aset Japirex tersebut murni perdata.

“Saya yakin, haqqul yakin bahwa saya tidak terlibat dalam tindakan melawan hukum dan itu (Japirex) sudah dibekukan dan ini murni perdata,” ujar Sandiaga.

Dia menjelaskan seluruh direksi dan pemegang saham menyetujui agar perusahaan tersebut diliquidasi. Adapun, Sandiaga di perusahaan ekspor tersebut merupakan pemegang saham dan komisaris utama. “Tanah yang dalam proses liquidasi dijual untuk memenuhi syarat liquidasi dan waktu itu sudah disetujui semuanya dan saya sudah berikan semua keterangan,” lanjutnya.

Sandiaga juga merasa heran terhadap penyidikan kasus dugaan penggelapan sebidang tanah di Curug, Tangerang. Terlebih, kasus itu diungkit kembali menjelang pilkada lalu setelah hampir 20 tahun berlalu.

“Ini adalah kejadian tahun 2001, sekitar 17 tahun yang lalu. Teman-teman polisi akan kita dukung kasus-kasus yang sudah mendekati 20 tahun ini tiba-tiba bangkit kembali,” ujar Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan kedudukan Djoni Hidajat sama-sama sebagai direksi PT Japirex. Sandi mengaku tidak punya masalah dengan Djoni hingga dirinya dilaporkan menjelang Pilkada DKI lalu. “Beliau (Djoni) direksi dan waktu itu sama-sama saya nggak ada masalah, sampai menjelang pilkada saja tiba-tiba baru ada masalah,” ujarnya.

Bila masih diperlukan, Sandiaga siap memenuhi panggilan polisi kembali. “Insyaallah hari ini pemeriksaan selesai. Tapi seandainya ada pertanyaan tambahan lagi, karena ada laporan lagi yang masuk untuk kasus yang sama juga, oleh orang yang sama juga, kemudian nanti kalau seandainya diperlukan, saya akan hadir lagi di sini,” jelas Sandi.

Sandiaga kemudian meninggalkan Polda Metro Jaya dengan naik mobil Toyota Innova bernopol B-1135-RFN.

[ Berita Indonesia ]

Polisi Akan Periksa Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Terkait Penyerangan Novel

0
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

Berita Indonesia – Polisi akan memanggil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar untuk diperiksa terkait pernyataannya soal penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Pernyataan itu pernah disampaikan Dahnil dalam acara di salah satu televisi swasta.

Dahnil dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Senin (22/1/2018) besok.

“Dia ada kegiatan di salah satu stasiun TV, dia mengatakan bahwa pelakunya (penyerang Novel) adalah mata elang. Makanya akan kita dalami kembali di situ,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/1/2018).

Argo menambahkan, Dahnil diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, Argo belum mau menjelaskan lebih rinci mengenai kasus tersebut.

“Kita akan mintai keterangan sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus Novel,” kata Argo.

Dalam akun Twitter pribadinya @Dahnilazar, Dahnil mengakui bahwa ia dipanggil polisi.

“Alhamdullilah. Betul, pagi tadi Saya memperoleh Surat Panggilan dari Polisi terkait Statement sy di Metro Realitas @Metro_TV mengenai Kasus Novel Baswedan yg tdk kunjung dituntaskan oleh Kepolisian setelah 9 Bulan Lebih. Terimakasih atas antensi semua sahabat. @muhammadiyah,” tulis Dahnil.

[ Berita Indonesia ]

Peradi Kecewa Tak Dilibatkan dalam Kasus Fredrich Yunadi

0
Fredrich

Berita Indonesia – Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan menyesalkan sikap KPK. Komisi Antirasuah seolah enggan bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) terkait kasus yang menjerat Fredrich Yunadi.

“Ya terus terang kami sayangkan KPK tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Peradi. Berdasarkan Undang-Undang Advokat ya Peradi termasuk unsur penegak hukum juga,” kata Otto di kantor Peradi, Jakarta Barat, Kamis (18/1/2018).

KPK menetapkan Fredrich sebagai tersangka kasus upaya merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto. Menurut Otto, KPK seharusnya berkoordinasi dan membuka akses Komisi Pengawas Peradi untuk mengetahui dugaan atau sangkaan yang dikenakan terhadap Fredrich.

Komisi pengawas perlu mendengar klarifikasi mantan pengacara Setya Novanto itu terkait dugaan pelanggaran kode etik. Namun, kata Otto, kedatangan komisi pengawas justru ditanggapi dingin oleh KPK.

Ia menilai, lumrah profesi advokat terkesan menghalangi kerja penegakkan hukum. Di sinilah peran Peradi untuk menilai adanya pelanggaran yang dilakukan anggotanya saat membela klien.

“Jadi sangat tipis perbedaan menghalangi penyidikan seperti yang dimaksud di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor dengan profesi advokat itu sendiri,” ujar Otto.

Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf menilai sikap KPK seolah tidak menghargai sesama penegak hukum. Ia tidak mempersoalkan anggotanya yang melanggar hukum ditindak. Hanya saja, penanganan kasusnya harus melalui mekanisme organisasi profesi.

“Lebih baik saling menghargai melalui mekanisme organisasi dan interaksi antar instansi,” kata Fauzie.

Ia pun menyayangkan penegakan hukum yang hanya mengandalkan otoritas semata. Hal itu menurutnya menunjukkan masih adanya ego sektoral.

“Dan itu tidak sejalan dengan amanat Pak Jokowi agar semua instansi penegak hukum bersinergi sehingga tidak timbul kegaduhan yang dapat menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri,” dia memungkasi.

[ Berita Indonesia ]

21 Pengembang Siap Bangun Rumah DP Rp 0 Persen

0
dp 0 persen

Berita Indonesia – 21 Pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta menandatangani dukungan program DP 0 persen yang dicanangkan Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyambut dukungan itu.

“Saya sangat menyambut inisiatif REI untuk pembangunan perumahan Jakarta. Jadi nanti kami mohon diajak bicara, kami juga akan ajak REI Jakarta untuk aktif menyusun RPJMD yang sedang difinalkan,” kata Sandiaga saat sambutan di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2018).

Penandatangan itu dilakukan oleh 21 perusahaan yakni PT Adhi Persada Property, PT Agung Podomoro Land, PT Alam Sutera Realty, PT Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, Eureka Group, Gapura Prima Group, PT HK Realtindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, PT Metropolitan Land, MSH Group.

Selanjutnya ada PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Property, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, dan PT Waskita Karya Realty.

Di hari ini juga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan dimulainya program DP rumah Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang gajinya tak lebih dari Rp 7 juta.

Anies mengatakan pendaftaran akan dimulai pada bulan April saat Badan Layan Umum Daerah (BLUD) program DP Rp 0 terbentuk. Skema pembayaran akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

“Skemanya FLPP yang akan bisa dilakukan segera,” sebut Anies.

[ Berita Indonesia ]

Agung Laksono Diperiksa KPK Karena Jenguk Setnov Saat Alami Kecelakaan

0
Agung Laksono Diperiksa KPK Karena Jenguk Setnov Saat Alami Kecelakaan

Berita Indonesia – Politisi Golkar, Agung Laksono, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kamis (18/1/2018).

Tiba di KPK sekitar pukul 10.00, Agung mengaku, dirinya diperiksa terkait kunjungannya menjenguk Setya Novanto ke RS Medika Permata Hijau setelah mantan Ketua DPR itu mengalami kecelakaan.

“Terkait kunjungan saya ke rumah sakit saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu,” kata Agung sebelum masuk ke lobi gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Novanto pada Kamis (16/11/2017) dirawat di RS tersebut karena kecelakaan lalu lintas saat dirinya tengah diburu KPK.

Kasus ini bermula saat Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Pada 15 November 2017 malam, tim KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, untuk melakukan penangkapan. Namun, tim tidak menemukan Novanto.

Pada 16 November 2017, KPK memasukkan Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

Novanto kemudian muncul dalam wawancara via telepon di sebuah televisi swasta dan mengaku akan datang ke KPK.

Tak berselang lama, Novanto mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

[ Berita Indonesia ]

KPK Tunggu Izin Polri Periksa Ajudan Setya Novanto

0
kpk febri

Berita Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkoordinasi dengan Polri untuk memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pahlevi. Pasalnya, polri meminta agar Reza terlebih dahulu diperiksa di institusinya.

“Nanti kita koordinasikan soal itu. Itu masih proses koordinasi lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (18/1/2018).

Menurut dia, penyidik belum dapat memeriksa Reza lantaran adanya nota kesepahaman atau MoU antara KPK, Polri, dan Kejagung. Salah satu MoU itu mengatakan, jika satu pihak memanggil personel pihak lainnya, maka pihak yang memanggil tersebut memberitahukan kepada pimpinan personel yang dipanggil.

“Jadi dari aspek penindakan dan pencegahan, teknis-teknisnya diuraikan di sana. Memang ada koordinasi yang perlu dilakukan lebih lanjut,” ucap Febri.

Kendati begitu, KPK meyakini Polri tidak akan menghalangi proses hukum yang tengah berjalan. Sebab, penyidik membutuhkan keterangan Reza dalam kasus dugaan merintangi proses penyidikan e-KTP yang telah menjerat pengacara Fredrich Yunadi serta Dokter Bimanesh Sutarjo.

“Ini soal koordinasi saja, bagaimana teknisnya, yang terpenting adalah kita bisa mengambil keterangan terhadap saksi pro justicia ini,” jelas Febri.

KPK juga sudah mencegah Reza untuk bepergian ke luar negeri. Selain Reza, ada empat orang lain yang juga dicegah, yakni ‎dokter Bimanesh Sutarjo, Fredrich Yunadi, Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah. Kelimanya dicegah ‎bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Reza diketahui satu mobil dengan Setnov dan Hilman Mattauch saat peristiwa kecelakaan di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Saat ini KPK telah menetapkan Fredrich dan dokter Bimanesh sebagai tersangka atas dugaan menghalang-halangi penyidikan Setya Novanto.

KPK menduga data medis terdakwa kasus e-KTP, Setya Novanto, dimanipulasi. Ini yang menjadi dasar bagi KPK menetapkan mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, dan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, sebagai tersangka.

Menurut dia, skenario ini disusun untuk menghindari pemeriksaan Setya Novanto oleh penyidik KPK.

Selain itu, KPK memastikan bahwa mantan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, memesan satu lantai di RS Medika Permata Hijau sebelum Setnov mengalami kecelakaan. KPK mengaku memiliki bukti terkait pemesanan tersebut.

Fredrich dan Bimanesh disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[ Berita Indonesia ]

Hari Pertama Jabat Mensos, Idrus Marham Masih Ikuti Acara Partai

0
Idrus Marham

Berita Indonesia –  Idrus Marham yang telah dilantik menjadi Menteri Sosial belum melaksanakan tugas kementerian secara penuh. Idrus justru masih terlibat dalam urusan kepartaian.

Turun dari mobil hitamnya, Idrus yang mengenakan baju batik kuning itu langsung masuk ke dalam lift.

Pria yang masih menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar itu hanya tersenyum saat hadir sekitar pukul 09.30 WIB. Tidak ada kata yang meluncur dari mulut Idrus kepada wartawan.

Hari ini PDIP menerima utusan khusus dari Perdana Menteri Jepang, Sekjen Partai Liberal Demokratik Jepang, dan Presiden Liga Parlemen Jepang. Selain Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, hampir semua partai pendukung pemerintah diundang.

Adapun rencananya yang diundang adalah Sekjen Partai Golkar, Sekjen Nasdem, Sekjen PAN, Sekjen PPP, Sekjen PKB, dan Sekjen Hanura. Acara dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Idrus Marham resmi menduduki jabatan Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang ikut dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Idrus mengatakan, dirinya mengapresiasi capaian yang selama ini telah dihasilkan oleh Khofifah. Salah satunya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

“Memang satu prestasi yang sudah dicapai (Khofifah) dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Yang tadinya itu sekitar 27 juta keluarga dan 101 orang, sekarang turun 1,2 juta, setara dengan 0,6 persen dari keseluruhan yang ada. Saya kira ini prestasi,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, apa yang telah dicapai Khofifah tersebut akan terus dia lanjutkan. Bahkan, Idrus akan mempercepat penurunan angka kemisknan melalui percepatan program-program yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tentu prestasi yang dicapai oleh Mbak Khofifah ini akan kita tindak lanjuti. Tentu saya sebagai orang yang baru ditugaskan Presiden, di situ saya akan mengambil langkah-langkah untuk semakin meningkatkan supaya ada akselerasi dari pada kinerja kementerian itu,” kata dia.

Namun dalam menurunkan angka kemiskinan ini, ucap Idrus, tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemensos. Untuk itu, pihaknya akan menjalin sinergi yang lebih erat dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Memang bicara kemiskinan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 ya memang domainnya di situ (Kemensos). Tapi itu tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan. Karena itu, sinergitas Kemensos dengan lembaga dan kementerian lain dalam rangka mengurangi kemiskinan harus kita perhatikan,” jelas dia.

[ Berita Indonesia ]

Diperiksa KPK, Abdul Malik Haramain Merasa Tidak Kenal Pelaksana E-KTP

0
Abdul Malik Haramain kpk

Berita Indonesia – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain diperiksa selama tiga jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Selasa (16/1/2018).

Abdul Malik diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dia diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Meski demikian, Abdul Malik mengaku tidak kenal dengan Anang.

“Saya dengar nama Pak Anang itu ya sekarang saja. Saya jawab secara tegas tidak kenal dengan Pak Anang dari dulu sampai sekarang,” kata Abdul Malik seusai diperiksa di Gedung KPK.

Abdul Malik juga membantah ikut menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP. Dia menolak menjawab saat ditanya soal perannya dalam pembahasan proyek e-KTP.

“Semuanya sudah saya jelaskan termasuk pertanyaan tadi. Silakan tanyakan kepada penyidik selengkapnya,” kata Abdul Malik.

Nama Abdul Malik tercantum dalam surat tuntutan jaksa KPK dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP.

Abdul Malik diduga menerima suap terkait proyek tersebut melalui anggota DPR Miryam S Haryani.

Menurut jaksa, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, anggota DPR memerintahkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Abdul Malik pernah disebut oleh jaksa menerima 4.000 dollar AS dalam dua tahap. Pemberian dilakukan di ruang kerjanya di Gedung DPR.

[ Berita Indonesia ]

Anies: Tertibkan Kendaraan yang Terbiasa Melawan Arah!

0
anies tertibkan kendaraan lawan arah

Berita Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajaran Dinas Perhubungan DKI, polisi, dan TNI menertibkan kendaraan-kendaraan yang melawan arah di jalan-jalan Ibu Kota.

“Ada tempat-tempat di mana melawan arah sudah menjadi keseharian sehingga dipasang rambu-rambu, dipasang lampu, tapi karena dianggap sudah kebiasaan, tetap saja itu dilanggar,” kata Anies dalam apel operasi Lintas Jaya 2018 di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Anies meminta aparat gabungan Dishub, TNI, dan polisi memberikan kebiasaan baru untuk taat berlalu lintas bagi para pelanggar yang melawan arah itu. Anies juga meminta aparat gabungan menertibkan semua kendaraan yang melanggar aturan, termasuk angkutan umum dan angkutan barang.

“Harap dilakukan penertiban atas penyimpangan trayek, kendaraan-kendaraan umum yang ngetem, parkir liar, ataupun kendaraan-kendaraan yang sudah terbiasa melawan arah,” kata Anies.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan, kendaraan yang tertangkap melawan arah akan langsung ditilang. Bahkan, kendaraan tersebut juga bisa dikandangkan jika tidak ada kelengkapan surat saat diperiksa.

“Karena pelanggarannya jadi dua, melawan arah dan tidak ada surat-surat,” ucap Andri.

Salah satu fokus operasi Lintas Jaya 2018 adalah mengamankan titik-titik rawan di Ibu Kota. Titik-titik tersebut antara lain Senen, Roxy, Harmoni, dan Tanah Abang di Jakarta Pusat; Kelapa Gading, Bintang Mas, Pluit, Marunda, dan Cilincing di Jakarta Utara; Grogol, Glodok Mas, Kota Tua, dan Slipi di Jakarta Barat; Lebak Bulus, Pondok Pinang, Blok M, Mampang, dan Kasablanka di Jakarta Selatan; serta Terminal Kampung Melayu, Jatinegara, Matraman, Rawamangun, Pulogadung, dan Kampung Rambutan di Jakarta Timur.

[ Berita Indonesia ]

Adsbandar bola terpercaya

Weather

jakarta
few clouds
30.7 ° C
32 °
30 °
59%
7.2kmh
20%
Sat
29 °
Sun
30 °
Mon
30 °
Tue
30 °
Wed
30 °